Bali en Lombok (Koloniaal Verslag over het Jaar 1907)

BALI EN LOMBOK
(Terjemahan)

Sumber: KOLONIAAL VERSLAG OVER HET JAAR 1907

Hubungan dengan Badung dan Tabanan (85) yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini, menyebabkan beberapa keresahan di antara penduduk Eropa dan pribumi di afdeeling Buleleng. Tentang desas-desus serangan Badung yang dirancang, di Buleleng sebuah kesatuan pengamat ditempatkan yang sampai tanggal 5 Oktober di perbatasan selatan telah menduduki berbagai tempat dan mengirimkan patroli, dan setelah peringatan terakhir bagi penguasa pribumi Tabanan, juga beberapa tempat di perbatasan diduduki oleh patroli rakyat. Tindakan ini telah mengurangi suasana resah yang ada, yang seluruhnya lenyap melalui perkembangan pesat peristiwa di daerah-daerah tersebut.

Dari bulan April 1906 tindakan pemaksaan yang diambil terhadap Tabanan yang membangkang (lihat Laporan Koloniaal tahun 1906 halaman 77), kepada para penguasa di Gianyar dan Karangasem seperti halnya kepada raja-raja Bangli dan Klungkung pemberitahuan diberikan dengan permohonan untuk bisa memperhatikan pemaklumannya di daerah-daerah yang diperintah oleh mereka. Para penguasa ini menyatakan bersedia tetapi raja-raja Bangli dan Klungkung sebagai jawaban hanya meminta informasi tentang alasan penutupan daerah Tabanan, yang dengan memperhatikan hubungan tegang dengan Bangli pada saat itu (lihat Laporan Kolonial tahun 1906 halaman 78) tidak ada peringatan yang diberikan. Raja Tabanan seperti sebelumnya rekan-rekannya di Badung, mengajukan sebuah protes terhadap blokade dan menduga bahwa dia tidak sadar pada kelalaian mematuhi kewajiban kontraknya.

Bagi tujuan untuk bisa membicarakan sendiri persoalan Bali dengan Gubernur Jenderal, residen pada tanggal 7 Juli berangkat ke Buitenzorg. Dari situ pada tanggal 22 dia baru kembali ke tempat kedudukannya. Saat itu blokade telah berlangsung lama tanpa membawa hasil yang diharapkan. Karena itu kepada kedua penguasa pribumi tersebut secara tertulis peringatan terakhir dikirimkan (keputusan 17 Juli 1906 nomor 1), yang kali ini tuntutan yang dibuat oleh pemerintah diuraikan, yakni bagi Badung pembayaran ganti rugi 3000 real sebelum tanggal 1 September 1906 karena perompakan yang dilakukan terhadap kapal Sri Koemala yang kandas dang anti rugi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah atas penutupan daerahnya, dan bagi Tabanan juga karena keterlibatan dalam blokade Badung. Juga kepada raja-raja tersebut disampaikan bahwa ketika mereka tetap berkeras pada perlawanannya, pemerintah jika perlu dengan menggunakan kekuatan militernya akan memaksa mereka untuk mematuhi kewajibannya. Ketika raja-raja ini menurut jawaban tertulis mereka kembali menolak untuk mematuhi tuntutan itu, diputuskanuntuk mengambil tindakan tegas guna mempertahankan kekuasaan Belanda dan untuk mengatur persoalan di Bali, yang karena itu juga tidak lagi bisa ditunda karena berulang kali berita masuk tentang saling kesepakatan raja-raja ini dengan para penguasa Bangli dan Klungkung, yang sibuk mempersiapkan perlawanan.

Dalam keputusan pemerintah tanggal 4 September 1906 nomor 3, dengan tujuan untuk mengambil alih kepemimpinan politik, sebagai komisaris pemerintah untuk urusan Bali diangkat anggota Dewan Hindia Belanda Tuan F.A. Liefrinck, dan selanjutnya ditetapkan bahwa suatu pasukan ekspedisi di bawah perintah Jenderal Mayor M.B. Rost van Tonningen akan dikirim ke Bali dengan tujuan apabila para penguasa Badung dan Tabanan tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan baru yang diajukan oleh komisaris pemerintah atas nama pemerintah, memaksa mereka untuk melakukannya dengan kekuatan senjata, dan juga terhadap daerah-daerah lain di Bali diambil tindakan ketika mereka masih bersikap memusuhi atau jika kondisi memaksa untuk itu. Pasukan ekspedisi terdiri atas 3 batalyon infanteri, suatu kesatuan kavaleri, 2 artileri medan, pasukan zeni, satu brigade telepon, di samping kesatuan bantuan (dinas kesehatan, administrasi militer) dan kereta. Dari angkatan laut yang diperintahkan untuk terlibat dalam ekspedisi ini adalah kapal perang Hertog Hendrik, Koningin Wilhelmina der Nederlanden, Koningin Regentes, de Ruyter, Zeeland, Mataram, Serdang, Koetei dan Flores, seperti juga kapal uap pemerintah Fazant, kapal uap Tegal dari dinas monopoli candu dan kapal perbekalan Bromo.

Tuntutan baru yang selain diajukan sebelumnya kepada raja-raja yaitu pembayaran andil dalam biaya ekspedisi, pembongkaran atau pengosongan semua benteng atau rintangan di wilayah mereka, penyerahan semua senjata api, pembuatan kontrak baru yang sama sekali berbeda dengan apa yang tertera pada kontrak baru bersama daerah-daerah swapraja di Celebes, dan mengijinkan pasukan ekspedisi mendarat dan tinggal di daerahnya, sampai semua tuntutan ini bisa dipenuhi atau sejauh tidak mungkin terjadi, sampai jaminan yang diperlukan diberikan sehingga terpenuhinya tuntutan itu bisa dilakukan.

Komisaris pemerintah pada tanggal 7 September mendarat di Singaraja, setelah bersepakat dengan residen menulis sebuah surat yang ditujukan kepada para penguasa daerah tersebut kecuali Badung dan Tabanan untuk memberitahukan tentang pengiriman ekspedisi militer dan alasan yang memberikan alasan untuk itu, juga memberikan peringatan kepada mereka bahwa tidak ada kawulanya yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam perlawanan terhadap pemerintah, dan bersama para punggawa di Afdeeling Buleleng mengadakan suatu rapat untuk menjelaskan mereka tentang kondisi yang ada dan memberikan instruksi yang diperlukan, sementara kepada asisten residen Lombok dan kontrolir Jembrana diperintahkan untuk melakukan hal yang sama dari pihak mereka bagi afdeeling yang diperintah oleh mereka. Pada tanggal 11 September komisaris pemerintah, residen, asisten residen urusan pribumi dan juru bahasa yang diperlukan berangkat ke pelabuhan Sanur yang keesokan harinya dicapai. Pasukan yang diangkut dengan kapal-kapal milik KPM, seperti juga armada kapal lengkap pada hari yang sama bertemu di sana. Petang itu oleh komisaris pemerintah sebuah ultimatum dikirimkan kepada raja Badung dan Tabanan, yang diperintahkan agar dalam waktu 24 jam dan tiga kali 24 jam menyampaikan secara tertulis bahwa mereka akan memenuhi semua tuntutan itu.

Sambil menunggu jawaban dari raja Badung, pada tanggal 13 September di depan pelabuhan Lebih (Gianyar) sebuah demonstrasi diadakan oleh perahu-perahu tempur dan kapal milik KPM dan di sana satu kompi infanteri didaratkan, yang ditempatkan di ibukota Gianyar untuk menjaga terhadap serangan dari pihak Bangli dan Klungkung. Pada petang hari yagn sama suatu jawaban penolakan dari raja Badung diterima dan suatu pengumuman yang dibuat oleh komisaris pemerintah disebarkan di daerah itu, sehingga tujuan operasi militer kita disampaikan dan kepastian diberikan bahwa mereka yang tidak ikut melawan tidak akan menderita sehingga tergantung pada sikap penduduk apakah pasukan akan memperlakukan mereka sebagai kawan atau lawan.

Dengan diuntungkan oleh laut yang tenang, pad apagi tanggal 14 September pendaratan pasukan dan divisi pendarat marinir tanpa banyak kesulitan atau perlawanan terjadi (87). Punggawa Sanur dan para kepala desa yang berbatasan dengannya segera menyerah setelah pendaratan pasukan. Kepada mereka diperintahkan untuk menyerahkan semua senjata api. Perbentengan di pantai terbukti tidak dibuat. Dari kapal juga bisa diketahui bahwa penduduk masih sibuk mengerjakan sawah dan para istri serta anak-anak mereka muncul di pantai. Di desa Sanur dan Pabean Sanur, perkemahan dibuat dan kompleks kampung Denpasar (ibukota) dari waktu ke waktu ditembaki oleh marinir. Pada keesokan paginya, suatu serangan dilancarkan oleh musuh terhadap kita, yang berhasil dikembalikan dan penyerang menderita korban 33 orang terbunuh dan kita 3 orang terluka. Pasukan patroli yang setelah penyerangan ini menyelidiki lingkungan sekitarnya tidak mengalami perlawanan dan seluruh kompleks desa Sanur dan desa-desa yang terletak di sektiarnya segera menyerah. Selama suatu pengukuran yang diadakan keesokan harinya, kepad amusuh yang datang menyerang dari berbagai arah, kerugian besar ditimbulkan (kita menderita 4 orang terluka) dan para kepala dari beberapa desa yang terletak di selatan Denpasar menunjukkan penyerahannya. Sementara itu juga dari raja Tabanan sebuah jawaban penolakan atas ultimatum diterima, sehingga beberapa hari kemudian diikuti dengan sebuah surat bahwa dia menyatakan bersedia untuk membayar separuh biaya perang, dengan eprmohonan untuk melaporkan jumlah itu. Tentang tuntutan lain belum dibicarakan.

Pemboman terhadap ibukota Denpasar setelah informasi yang tepat diperoleh tentang letaknya, diteruskan segera dan pada tanggal 19 September desa Kesiman yang dipertahankan dengan lemah direbut. Selama gerakan melalui kampung ini, penduduk menawarkan buah kelapa kepada serdadu kita dan memberitahukan bahwa mereka dipaksa untuk melawan oleh utusan raja. Sebagai bukti kepercayaan penduduk pada pasukan kita, masih bisa disebutkan bahwa penduduk kampung yang terluka menghadap untuk dirawat oleh dokter kita, yang juga dilakukan. Perawatan pasien ini begitu banyak setelah pertempuran yang disebutkan di atas, sehingga perwira kesehatan angkatan laut harus memberikan bantuan.

Pada tanggal 20 September pasukan berangkat ke Denpasar di mana mereka dari berbagai sisi jalan menerima tembakan sementara dari lahan persawahan yang tumbuh tinggi di depannya sejumlah pembawa tombak menyerang mereka yang berhasil dibunuh dengan tembakan kita. Dari sebuah pura yang terletak di bagian timur laut desa itu, suatu pertempuran sangat hebat dialami tetapi selain itu pasukan pendudukan Denpasar tidak banyak mengalami kesulitan. Desas-desus bahwa keluarga raja Denpasar dan Pamecutan bermaksud untuk melakukan perlawanan di dalam puri Denpasar tidak benar; tentang rencana itu, karena kurangnya pasukan yang memadai raja tidak jadi melaksanakannya karena pdnduuk di daerah yang belum ditaklukkan sebagian menolak untuk terlibat dalam pertempuran itu dan sebagian telah melarikan diri. Begitu juga melalui sebuah mimpi agung orang-orang bersenjata berbusana putih dan telah berniat mati di antaranya raja dan anggota keluarganya ditemukan. Suatu serangan yang dilancarkan dengan tombak pendek, suatu puputan dilakukan terhadap pasukan kita. Tembakan yang dilepaskan di sebuah pelataran terbuka menimbulkan dampak yang menakutkan; hampir semua terbunuh termasuk wanita dan anak-anak yang dengan tombak atau keris di tangan berusaha menyerbu pasukan kita. Berulang kali peringatan dibuat untuk meletakkan senjata tetapi sia-sia; bila dicoba untuk melucuti senjata mereka, hal ini hanya akan mengakibatkan bertambahnya korban di pihak kita. Setiap penghentian tembakan dimanfaatkan untuk menusukkan keris pada mereka yang terluka dan setelah itu mereka dengan senjata tajam kembali menyerbu pasukan kita. Ketika pasukan memasuki puri, mereka menemukan sebagian besar telah terbakar dan tidak pernah sebelumnya terpikirkan untuk memadamkan karena angin kencang yang bertiup. Hanya berhasil dicoba untuk memisahkan api dari gudang amunisi yang ditemukan berada di dekat puri. Juga di Pamecutan, keluarga raja melancarkan suatu puputan dan juga kini kembali mereka yang terluka dibunuh. Kembali musuh tidak berhenti sebelum hampir seluruhnya hancur dan juga kini kembali mereka membunuh orang-orang yang terluka. Puri dan jero di sekitarnya (tempat tinggal para bangsawan pribumi) juga ikut terbakar di sini. Menurut informasi yang diterima, dalam pertempuran di Denpasar dan Pamecutan, termasuk kaum wanita dan anak-anak sekitar 600 orang terbunuh dan 200-an orang terluka. Mayat kedua raja sesuai dengan tradisi Bali dibakar. Di pihak kita empat orang terbunuh (seorang sersan dan 3 orang serdadu, semuanya orang Eropa) dan 18 orang terluka. Di puri banyak barang berharga, beberapa peti kepeng (keping uang), mata uang asing dan sejumlah naskah lontar dijumpai; selanjutnya beberapa pucuk senjata termasuk yang sangat mahal jatuh kepada kita.

Setelah kejatuhan ibukota, kaum bangsawan dan pimpinan pribumi yang masih hidup datang menawarkan penyerahannya dan menyerahkan senjata api mereka. Di semua desa yang dikunjungi oleh pasukan, penduduk jelas menunjukkan bukti pandangan baik mereka. Perkembangan pesat ini memungkinkan pasukan segera bisa bergerak ke Tabanan pada tanggal 26 September. Sebagian kekuatan kapal sebelumnya telah ditarik ke Jeh Gangga di pantai selatan daerah itu, dengan perintah untuk menembaki ibukota pada pagi harinya. Tidak lama setelah kedatangan pasukan di Bringkit, tempat mereka berkemah, berita diterima bahwa raja akan datang berunding. Memang dia muncul diikuti beberapa anggota keluarga dan bangsaannya, keesokan paginya tanggal 27 September menghadap panglima ekspedisi dan setelah beberapa kali pembicaraan menawarkan penyerahan tanpa syarat yang diterima. bersama tiga orang putra dan dua orang saudara tirinya, dengan pengawalan militer dan disertai oleh asisten residen urusan pribumi, dia dikirim kepada komisaris pemerintah yang bersama residen di Denpasar. Setelah kedatangan raja di Denpasar, diputuskan untuk sementara membawanya bersama keluarganya ke Lombok di mana dia bisa menemukan kembali lingkungan Bali sehingga dia bersedia menerimanya.  Tetapi pada malam hari sebelum kepergiannya, raja dan putranya (diduga pewaris tahta) melakukan bunuh diri. Dua putra lain dari raja itu dan dua orang saudara tirinya diangkut ke Lombok dengan kapal perang Zeeland. Kemudian juga para istri dan anak-anak mereka serta dua orang putra raja Badung terakhir, satu-satunya kerabat dekat kedua raja yang tewas itu, dikirimkan. Semua orang ini bersama kerabat lainnya dari kedua orang raja tersebut berjumlah 11 orang, berdasarkan keputusan pemerintah tanggal 7 Januari 1907 nomor 8 ditahan di Cakranegara (Lombok).

Sementara itu pasukan bergerak dari Bringkit ke Tabanan, yang perjalanannya karena kondisi jalan amat buruk sebagai akibat hujan deras, hanya bisa dilakukan secara perlahan. Berkat sikap penduduk yang sangat ramah, toh pada hari yang sama (27 September) Tabanan dicapai. Sambutan di sana sangat bersahabat: material bagi pembangunan perkemahan, air minum, rumput bagi kuda, dan sebagainya disediakan oleh penduduk. Semua bangsawan dan kepala adat menyatakan penyerahan tanpa syarat dan setelah menerima perintah, menyerahkan senjata apinya. Selama tinggalnya di sana, daerah itu dijelajahi beberapa kali oleh pasukan ke berbagai arah dan di mana-mana penduduk menunjukkan bukti pandangan baiknya.

Kini masih ada kunjungan ke Bangli dan Klungkung. Sikap para penguasa pribumi kedua daerah ini sebelum dan selama blokade atas Badung dan Tabanan masih perlu diperhitungkan (lihat Laporan Kolonial tahun 1906 halaman 77-78, dan laporan sebelumnya) dan masih perlu ditunggu lama ketika raja Bangli yang ikut terlibat dalam konspirasi raja-raja yang membangkang mau memenuhi tuntutan yang diajukan oleh pemerintah, untuk membicarakan semua persoalan bersama mereka. Dari situ dengan adanya desas-desus yang masuk tentang serangan yang akan dilancarkan di Gianyar dari Bangli dan Klungkung, proyek pertahanan Gianyar  atas perintah penguasa pribumi harus disiapkan dan pos-pos jaga dibangun. Juga berkat kewaspadaan penduduk di perbatasan, suatu serangan yang dilancarkan oleh segerombolan bersenjata kira-kira 60 orang pada tanggal 31 Agustus dari Badung gagal terjadi. Ketika kira-kira 15 orang gerombolan bersenjata menyeberangi dekat sungai Biaung terbentur pada pos-pos jaga di sana dan penduduk desa-desa Gianyar di sekitarnya memberikan bantuan, gerombolan ini menarik diri tanpa terjadi suatu pertempuran. Punggawa Kesiman (Badung) menyampaikan kesedihannya kepada manca Onderdistrik Batubulan yang berbatasan dengan Badung juga atas nama rajanya, tentang peristiwa itu di mana dia memberikan jaminan (89) tanpa sepengetahuan penguasa pribumi  bahwa serangan telah dilakukan oleh para pelarian Gianyar yang tinggal di Badung di bawah pimpinan para anggota kerabat punggawa yang sebelumnya telah diusir dari Negara (Gianyar).

Dari Tabanan, pasukan kita ditarik setelah kompi infanteri yang sebelumnya ditempatkan di Buleleng telah ikut bergabung untuk berangkat ke Gianyar via Badung yang berbatasan dengan Bangli, sementara di ibukota Tabanan satu kompi dan di ibukota Denpaar dua kompi ditinggalkan dan sebagian kesatuan pendarat tetap tinggal di perkemahan mereka di Sanur. Oleh komisaris pemerintah, raja-raja Bangli dan Klungkung diberitahu tentang sikap salah mereka terhadap pemerintah dan dengan mereka perundingan dibuka untuk menyelesaikan kesulitan yang belakangan ini terjadi, seperti juga tentang pembuatan sebuah kontrak baru dalam kesepakatan dengan tuntutan masa sekarang ini. Selanjutnya para penguasa swapraja harus menyerahkan senjata apinya dan menyatakan sangup- untuk mengijinkan pasukan kita di daerah ini dengan maksud melewatinya. Selain itu dari Dewa Agung Klungkung dituntut pelepasan daerah Sibang dan Abeansemal, di mana sepreti yang berulang kali terbukti tidak tidak berusaha menggunakan kekuasaannya dan dari raja Bangli dituntut untukmenyerahkan beberapa pelaku kerusuhan dan pelepasan sepuluh desa yang ditaklukkan pada tahun 1900 di Gianyar, agar mereka sesuai dengan kesepakatan perbatasan tanggal 2 Maret 1902 (Laporan Kolonial tahun 1904 halaman 107) kembali bisa digabungkan dengan daerah tersebut. Semua tuntutan ini dikabulkan oleh kedua penguara pribumi. Kontrak politik baru dibuat di ibukota Gianyar pada tanggal 17 Oktober dan disetujui dan disahkan melalui keputusan pemerintah tanggal 5 Januari 1907 nomor 8, dengan syarat bahwa mereka juga akan disumpah yang segera dipenuhi (keputusan pemerintah tangagl 29 Maret 1907 nomor 48). Juga oleh para wakil kita di Karangasem dan Gianyar, senjata api diserahkan. Penutupan Buleleng dan Tabanan bagi ekspor-impor dicabut dalam Peraturan tanggal 6 Oktober 1906 (Lembaran Negara nomor 429).

Setelah peristiwa tersebut, karena tugas pasukan ekspedisi bisa diangap selesai dan pasifikasi lebih lanjut diserahkan kepada para pejabat sipil yang dibantu oleh aparat pasukan tertentu, terhitung sejak 1 November ekspedisi dibubarkan (keputusan pemerintah tanggal 28 Oktober 1906 nomor 1) dan di Bali Selatan hanya ditinggalkan batalyon infanteri ke-11, di mana satu kompi ditempatkan di Tabanan, satu kompi di Sanur dan dua kompi di Denpasar. Pada tanggal 30 Oktober pasukan ditarik dari Sanur dan keesokan harinya kapal-kapal perang dengan perkecualian de Ruyter dan Mataram yang ditempatkan di bawah komisaris pemerintah yang masih ditinggalkan dengan tujuan untuk membuat usul-usul bagi reorganisasi pemerintahan yang diperlukan di Bali Selatan dan untuk mengunjungi beberapa daerah. Sambil meunggu peraturan pemerintahan definitive, kepemimpinan sehari-hari di Bali Selatan untuk sementara diserahkan kepada asisten residen bagi urusan pribumi, yang dibantu oleh seorang kontrolir di Tabanan bagi pemerintahan di sana, seorang kontrolir di Gianyar bagi hubungan politik dengan daerah Klungkung dan Bangli dan seorang aspiran kontrolir dengan tempat kedudukan Denpasar. Daerah Karangasem selanjutnya berada di bawah pengawasan langsung asisten residen bagi urusan pribumi. Dari komisaris pemerintah yang setelah tanggal 14 November meninggalkan Bali, melalui keputusna pemerintah tanggal 2 Desember 1906 nomor 8 dengan hormat diberhentikan dari jabatannya, usul-usul diterima mengenai tindakan yang sehubungan dengan kondisi yang berubah di Bali Selatan perlu diambil, yang usulnya bermaksud untuk menggabungkan Badung dan Tabanan, di mana di antara keturunan raja-raja yang masih ada tidak seorangpun yang bisa diserahi untuk memerintah, sehingga digabungkan dalam wilayah pemerintah secara langsung dan pelaksanaan cukai tol serta monopoli candu kita di seluruh Bali dengan ganti rugi kepada para penguasa terkait, pengaturan dinas kesehatan, peradilan dan sebagainya. Sambil  menunggu keputusan tentang hal ini, sarana candu di Tabanan dan Badung demi kepentingan daerah itu diborongkan dan cukai tol dipungut menurut tarip yang berlaku di sana.

Kepada pemilik kapal Sri Koemala sejumlah ganti rugi sebesar f 7500 yang dialami olehnya dibayarkan atas tanggungan daerah Badung (keputusan pemerintah tanggal 6 Maret 1907 nomor 1). Setelah kepergian pasukan ekspedisi, di Bali Selatan pada umumnya keamanan dan ketertiban tetap dipertahankan dan kondisi ini memberikan alasan untuk puas. Hanya di daerah Tabanan pada akhir November suatu gangguan keamanan serius terjadi. Melalui kersama dari Sagung Uwah, seorang saudari tiri almarhum raja terakhir, beberapa orang kepala desa di daerah pegunungan Wongaya yang bersama-sama dengan orang-orang yang masih memiliki hubungan dengan kepercayaan itu, suatu gerakan berusaha dibangkitkan dengan tujuan utuk menggulingkan struktur yang baru itu. Pada tanggal 28 November suatu gerombolan besenjata dengan tombak, keris dan pentungan berangkat menuju ibukota Tabanan. Ketika mendengar kabar tentang ini, komandan pasukan berangkat dari Tabanan bersama patroli menuju desa Tuwakilan, di mana para pelaku kejahatan melancarkan serangan tombaknya. Setelah salvo dilepaskan dari pasukan kita, gerombolan itu melarikan diri dengan meninggalkan 30 orang tewas dan kira-kira jumlah yang sama terluka, sementara di pihak kita tidak ada kerugian yang dialami. Keesokan paginya asisten residen urusan pribumi berangkat dengan disertai oleh kontrolir, beberapa orang punggawa dan komandan kesatuan bersama 80 orang bersenjata bayonet menuju daerah gunung itu. Tidak ada sikap permusuhan yang dialami. Sebaliknya sikap penduduk sangat patuh yang juga terjadi pada bulan Januari 1907 ketika kembali daerah ini dikunjungi oleh patroli. Pimpinan perlawanan dan para aparat desa yang bersalah ditangkap dan segera setelah itu diadili oleh dewan Kerta di Tabanan untuk dihukum kerja paksa dengan dirantai atau dibuang, sementara Sagung Uwah yang ditahan di Denpasar dihukum dengan pembuangan seumur hidup ke Lombok. Tindakan cepat dan menentukan oleh kita memiliki pengaruh di antara para kepala penduduk desa-desa yang terletak jauh, yang jelas diketahui dari kepatuhan mereka dan pelaksanaan perintah kita secara lebih baik.

Pemerintahan pribumi di Badung dan Tabanan untuk sementara diatur melalui kerjasama dan persetujuan sepenuhnya dari para punggawa, manca dan anggota keluarga para bangsawan yang terbunuh. Di kedua daerah ini (yagn sekarang di distrik itu dibagi dalam batas-batas yang jelas) oleh pemerintah rapat rutin setiap bulan dengan punggawa diadakan untuk membicarakan kepentingan daerah. Diketahui bahwa anak semang yang ingin menebus kesalahan mereka, tidak terhalang seperti yang dahulu terjadi secara rutin dan setelah membayar hutangnya kebebasan mereka diperoleh. Selanjutnya udak wanita dari puri istana dan jero di Denpasar, Pamecutan, dan Tabanan seluruhnya menurut penafsiran berjumlah sekitar 400 orang dibebaskan. Pendaftaran budak dan anak semang di Bali dimulai.

Oleh Bangli dan Klungkung semua kerjasama diberikan dalam memperbaiki proyek irigasi dan dengan mewujudkan pembagian air yang lebih baik antara kompleks sawah yang terletak di daerah ini dan Gianyar. Juga masalah perbatasan Bangli dengan Buleleng dan Karangasem (lihat Laporan Kolonial 1906 halaman 78) pada awal tahun 1907 mulai diselesaikan. Untuk mencegah agar berbagai persoalan antara kawula Bangli dan Gianyar tidak membawa alasan bagi pembalasan, disepakati agar semua persoalan ini diselesaikan oleh pengadilan, yang menurut lembata daerah terdiri atas hakim kedua daerah, tetapi dengan kontrolir di Gianyar sebagai ketua untuk memberikan jaminan bagi penyelesaiannya. Lembaga subak yang terutama di Badung terabaikan bisa diperbaiki. Untuk memecahkan banyak penularan yang terjadi di Bali diputuskan seperti biasanya dahulu untuk kembali mengisolasi orang-orang lepra di pantai.

Hanya beberapa putra dan kerabat pria dari para bangsawan yang memasuki sekolah Eropa, sementara beberapa lain tercatat di sekolah guru bagi para guru pribumi di Probolinggo. Di Singaraja sebuah kursus yang dibuka oleh putri seorang dokter pribumi selama tahun 1906 dalam bahasa Belanda dikunjungi oleh beberapa orang putra para bangsawan dan kepala pribumi. Keamanan orang dan barang di daerah yang diperintah langsung oleh pemerintah sangat memuaskan; di Lombok kondisinya belum memadai meskipun bisa dikatakan menguntungkan. Gerombolan kecu tidak muncul lagi; jumlah kasus pembunuhan atau penyerangan tetap statis.

Jika Anda merasa artikel ini bermanfaat silahkan copy dimana saja dan mohon kerelaannya untuk mencantumkan link berikut ini: https://abelpetrus.wordpress.com/history/bali-en-lombok-koloniaal-verslag-over-het-jaar-1907